GRESIK, Korandor.com – DPRD Gresik bersinergi dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG) melakukan studi banding ke Kota Bandung, Sabtu...
GRESIK, Korandor.com –
DPRD Gresik bersinergi dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG) melakukan
studi banding ke Kota Bandung, Sabtu (10/3). Studi banding ini bertujuan untuk mempelajari
tata kelola pariwisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Studi
banding kali ini diikuti oleh Ketua DPRD Gresik H.Abdul Hamid, Wakil Ketua DPRD
Gresik Moh.Syafi’am, Ketua Komisi II Solihudin, Wakil Ketua Komisi II Jumanto,
Khomsatun, Miftahol janah, Zulfan dan sejumlah pimpinan dan anggota komisi.
Rombongan
DPRD Gresik dan KWG ditemui oleh Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Sri Susiagawati dan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Ari Astutik PR, di gedung Bandung Creative Hub (BCH) di
Jalan Sukabumi.
Sri
Susiagawati dalam mengatakan, pariwisata di Kota Bandung sudah tertata, baik
tempat maupun regulasinya. Untuk pengelolaan wisata, Kota Bandung sudah
memiliki Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (Riparda) dan Peraturan Daerah (Perda)
Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. ”Dengan regulasi
tersebut kami mengelola objek wisata,” ujar Sri Susiagawati.
Menurut
dia, pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan objek pariwisata tidak bisa
terlalu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebab, kekuatan keuangan APBD tidak cukup karena banyak kegiatan/ program yang perlu didanai. Karena itu, pemerintah Kota Bandung melakukan sejumlah trik untuk mengembangkan dan mengelola objek wisata.
Sebab, kekuatan keuangan APBD tidak cukup karena banyak kegiatan/ program yang perlu didanai. Karena itu, pemerintah Kota Bandung melakukan sejumlah trik untuk mengembangkan dan mengelola objek wisata.
Di
antaranya, dengan meminta bantuan dari pemerintah pusat dan kerja sama dengan
pihak ketiga (swasta) dengan sistem Build Operate Transfer (BOT). ”Jadi nanti
fisik bangunan untuk menunjang objek wisata dengan sistem BOT yang bangun pihak
ketiga. Mereka yang mengelola sekian puluh tahun sesuai nota kesepahaman (MOU).
Setelah itu aset menjadi milik pemerintah,” paparnya.
Ditegaskan
Sri Susiagawati, pemerintah pusat dalam memberikan bantuan pengelolaan wisata
daerah ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya, dengan melihat
daerah yang akan dibantu sudah memiliki Riparda atau belum, dan sudah ada
payung hukum seperti Perda atau belum. ”Kota Bandung sudah ada regulasi itu.
Makanya, pemerintah pusat mau memberikan bantuan untuk pengembangan objek
wisata di Bandung,” ujarnya.
Kemudian
pengelolaan objek wisata dengan menggandeng pihak III, karena di Bandung banyak
wisata yang lahannya menjadi wewenang pemerintah pusat seperti Perum Perhutani
dan Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA). ”Jadi tak ada masalah
objek wisata asetnya milik pemerintah pusat. Tapi karena lokasinya di wilayah
kami (Kota Bandung) maka kami berhak mengelolanya. Teknisnya dengan kerjasama,”
terangnya.
Suksesnya
pengelolaan objek wisata di Kota Bandung juga tak lepas dari sinergitas
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mulai Disbudpar yang mengurus
pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang mengurus
infrastruktur jalan, Dinas Kesehatan (Dinkes) yang menangani kesehatan para
pengunjung dan OPD terkait lain.
Sementara
itu Ketua DPRD Gresik H.Abdul Hamid menyatakan, studi banding ke Bandung dengan
materi pengelolaan objek wisata sebagai sumber PAD, karena Kota Bandung dinilai
sukses dalam pengelolaan objek wisata. ”Objek wisata di Bandung kebanyakan
berupa pegunungan, sementara daerah kami, Gresik berupa pesisir. Jadi secara
geografis tak sama. Namun, dari segi objek pendapatan sama sektor pariwisata.
Makanya, kami perlu belajar ke Bandung karena sudah tertata bagus, sehingga
banyak berbuah PAD,” katanya. ”Makanya, kami belajar ke Bandung,” sambungnya.
Menurut
Hamid, PAD Kota Bandung dari sektor objek wisata sangat besar, mencapai Rp 1
triliun. ”Dari kekuatan APBD Bandung tahun 2018 kisaran Rp 6,36 triliun, total
PAD dari objek wisata penyumbang 30 persennya,” terangnya.
Hamid
menyatakan, di Kabupaten Gresik ada sejumlah wisata religi yang sudah bisa
mendapatkan PAD. Wisata dimaksud di antaranya, ziarah di Makam Sunan Giri dan
Syekh Maulana Malik Ibrohim. ”Dua objek wisata relegi tersebut sudah
menghasilkan PAD Rp 2 miliar lebih per tahunnya,”jelasnya.
Saat ini
tambah Hamid, Pemkab Gresik berupaya mengembangkan sejumlah wisata alam dan
bahari. Di antaranya, wisata alam dan bahari di Pulau Bawean, Bukit Surowati di
Kecamatan Panceng dan Pantai Delegan Kecamatan Panceng.
Selain
itu, Pemkab Gresik juga berupaya memanfaatkan eks tambang PT Semen Indonesia
sebagai objek wisata.”Kami juga tengah berupaya untuk memanfaatkan pabrik Semen
Gresik yang sudah tutup sebagai wisata industri,” pungkasnya. (adv/ono/Korandor.com)
COMMENTS