DPRD Siap Adopsi Tata Kelola Wisata Di Bandung Untuk Tingkatkan PAD

GRESIK, Korandor.com   – DPRD Gresik bersinergi dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG) melakukan studi banding ke Kota Bandung, Sabtu...

GRESIK, Korandor.com – DPRD Gresik bersinergi dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG) melakukan studi banding ke Kota Bandung, Sabtu (10/3). Studi banding ini bertujuan untuk mempelajari tata kelola pariwisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Studi banding kali ini diikuti oleh Ketua DPRD Gresik H.Abdul Hamid, Wakil Ketua DPRD Gresik Moh.Syafi’am, Ketua Komisi II Solihudin, Wakil Ketua Komisi II Jumanto, Khomsatun, Miftahol janah, Zulfan dan sejumlah pimpinan dan anggota komisi.

Rombongan DPRD Gresik dan KWG ditemui oleh Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Sri Susiagawati dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Ari Astutik PR, di gedung Bandung Creative Hub (BCH) di Jalan Sukabumi.

Sri Susiagawati dalam mengatakan, pariwisata di Kota Bandung sudah tertata, baik tempat maupun regulasinya. Untuk pengelolaan wisata, Kota Bandung sudah memiliki Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (Riparda) dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. ”Dengan regulasi tersebut kami mengelola objek wisata,” ujar Sri Susiagawati.

Menurut dia, pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan objek pariwisata tidak bisa terlalu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebab, kekuatan keuangan APBD tidak cukup karena banyak kegiatan/ program yang perlu didanai. Karena itu, pemerintah Kota Bandung melakukan sejumlah trik untuk mengembangkan dan mengelola objek wisata.

Di antaranya, dengan meminta bantuan dari pemerintah pusat dan kerja sama dengan pihak ketiga (swasta) dengan sistem Build Operate Transfer (BOT). ”Jadi nanti fisik bangunan untuk menunjang objek wisata dengan sistem BOT yang bangun pihak ketiga. Mereka yang mengelola sekian puluh tahun sesuai nota kesepahaman (MOU). Setelah itu aset menjadi milik pemerintah,” paparnya.

Ditegaskan Sri Susiagawati, pemerintah pusat dalam memberikan bantuan pengelolaan wisata daerah ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya, dengan melihat daerah yang akan dibantu sudah memiliki Riparda atau belum, dan sudah ada payung hukum seperti Perda atau belum. ”Kota Bandung sudah ada regulasi itu. Makanya, pemerintah pusat mau memberikan bantuan untuk pengembangan objek wisata di Bandung,” ujarnya.

Kemudian pengelolaan objek wisata dengan menggandeng pihak III, karena di Bandung banyak wisata yang lahannya menjadi wewenang pemerintah pusat seperti Perum Perhutani dan Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA). ”Jadi tak ada masalah objek wisata asetnya milik pemerintah pusat. Tapi karena lokasinya di wilayah kami (Kota Bandung) maka kami berhak mengelolanya. Teknisnya dengan kerjasama,” terangnya.

Suksesnya pengelolaan objek wisata di Kota Bandung juga tak lepas dari sinergitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mulai Disbudpar yang mengurus pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang mengurus infrastruktur jalan, Dinas Kesehatan (Dinkes) yang menangani kesehatan para pengunjung dan OPD terkait lain.

Sementara itu Ketua DPRD Gresik H.Abdul Hamid menyatakan, studi banding ke Bandung dengan materi pengelolaan objek wisata sebagai sumber PAD, karena Kota Bandung dinilai sukses dalam pengelolaan objek wisata. ”Objek wisata di Bandung kebanyakan berupa pegunungan, sementara daerah kami, Gresik berupa pesisir. Jadi secara geografis tak sama. Namun, dari segi objek pendapatan sama sektor pariwisata. Makanya, kami perlu belajar ke Bandung karena sudah tertata bagus, sehingga banyak berbuah PAD,” katanya. ”Makanya, kami belajar ke Bandung,” sambungnya.

Menurut Hamid, PAD Kota Bandung dari sektor objek wisata sangat besar, mencapai Rp 1 triliun. ”Dari kekuatan APBD Bandung tahun 2018 kisaran Rp 6,36 triliun, total PAD dari objek wisata penyumbang 30 persennya,” terangnya.

Hamid menyatakan, di Kabupaten Gresik ada sejumlah wisata religi yang sudah bisa mendapatkan PAD. Wisata dimaksud di antaranya, ziarah di Makam Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrohim. ”Dua objek wisata relegi tersebut sudah menghasilkan PAD Rp 2 miliar lebih per tahunnya,”jelasnya.

Saat ini tambah Hamid, Pemkab Gresik berupaya mengembangkan sejumlah wisata alam dan bahari. Di antaranya, wisata alam dan bahari di Pulau Bawean, Bukit Surowati di Kecamatan Panceng dan Pantai Delegan Kecamatan Panceng.

Selain itu, Pemkab Gresik juga berupaya memanfaatkan eks tambang PT Semen Indonesia sebagai objek wisata.”Kami juga tengah berupaya untuk memanfaatkan pabrik Semen Gresik yang sudah tutup sebagai wisata industri,” pungkasnya. (adv/ono/Korandor.com)