Akuntabilitas Kinerja Pemkab Malang Dinilai Menpan-RB Cukup Memuaskan

MALANG, Korandor.com – PEMERINTAH Kabupaten Malang menerima Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE A...

MALANG, Korandor.com – PEMERINTAH Kabupaten Malang menerima Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) 2018 dengan Nilai BB. Penilaian itu diberikan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan dilakukan Menteri PANRB Syafruddin serta diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Ir. Didik Budi Muljono MT di Golden Tulip Galaxy Hotel, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2).

Prestasi itu terkesan sebuah capaian luar biasa bagi Pemkab Malang meski dinyatakan penilaian sama dengan tahun sebelumnya, Prosesi penyerahan LHE AKIP tersebut merupakan kali kedua pada tahun 2018 menyusul sebelumnya Kementerian PANRB menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Wilayah I. Khusus dan  Wilayah II yang kali ini meliputi 11 Provinsi dan 150 Kabupaten/kota mencakup Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur serta DKI Jakarta.

Sekda Kabupaten Malang Ir. Didik Budi Muljono, MT mewakili Plt Bupati Malang HM Sanusi menjelaskan, Nilai LHE AKIP Pemkab Malang masih bertahan di posisi BB.  Ini bukan penghargaan tetapi hasil penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui system yakni SAKIP. Diakuinya, tahun ini ada lima Kabupaten/Kota yang nilainya A, 40 Kabupaten Kota nilai BB serta sisanya ada B dan CC se Indonesia.

Sebagai bentuk evaluasi, rencana ke depan adalah Pemkab Malang tentu harus melakukan refocusing atas program-program terutama pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain memberikan LHE AKIP, Kementerian PANRB kali ini juga memberi apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berhasil menerapkan SAKIP dalam tata kelola pemerintahannya dengan baik dan mewujudkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan bagi kesejahteraan masyarakat. (adv/hms/red/tom)