Dugaan Gratifikasi di DLH Banyuwangi: Berdalih Kebijakan dari Pejabat Lama

BANYUWANGI, Korandor.com – OKNUM Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi diduga kuat telah menyalahgunakan kewenangan dalam hal peng...




BANYUWANGI, Korandor.com – OKNUM Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi diduga kuat telah menyalahgunakan kewenangan dalam hal pengelolaan sampah untuk kepentingan pribadi dan melanggar  UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP 81 Tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga, Permendagri No 33 Tahun  2010 Tentang Pengelolaan Persampahan (pembagian  kewenangan)serta Perda Kab Banyuwangi No. 09 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi yang harusnya menangani pengelolaan sampah domestik justru memanfaatkan peluang dengan menangani sampah dari perusahaan guna kepentingan pribadi. Sangat mungkin hal itu menjadi salah satu penyebab Pemkab Banyuwangi mengalami defisit anggaran menyusul hasil pengelolaan tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana mestinya.

Terbukti dari penelusuran Koran DOR santer disebut-sebut salah satu oknum DLH Banyuwangi diduga menerima setoran dari pengambilan sampah di PT BSI yang merupakan perusahaan tambang kurang lebih Rp 15 juta hingga Rp 20 juta setiap bulan. Belum lagi dari PPI atau Marina Boom Beach kurang lebih Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Dalam menentukan besaran dana berikut penarikan tarif setoran tidak ada perjanjian kontrak kerjasama. Lebih parah lagi, oknum dari DLH diduga mengurangi jatah penghasilan dari pesapon.

Kendaraan yang dipakai untuk mengangkut sampah dari kedua perusahaan tersebut adalah milik pemerintah Kabupaten Banyuwangi dari memanfaatkan pengelolaan sampah di salah satu perusahaan tanpa menggunakan prosedur atau tata aturan yang ada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan fasilitas negara juga menggunakan tenaga harian lepas dari DLH tanpa ada retribusi yang masuk ke Pemkab Banyuwangi.

Saat ditemui Yoyok, SH salah satu praktisi hukum yang dikonfirmasi oleh Koran Dor terkait permaslahan retribusi sampah mengatakan apapun itu jelas bertentangan dengan undang undang yang  berlaku. "Apapun itu kalau tidak melalui prosedur yang benar dan merugian pemerintah itu merupakan pelanggaran yang harusnya mendapatkan sanksi pidana karena arahnya itu masuk korupsi", ujar dia.

Lebih lanjut Yoyok mengatakan terkait kelakuan yang di lakukan oleh pejabat DLH itu sudah masuk ranah korupsi. "Setoran dari retribusi sampah yang tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu masuk kategori korupsi. Apalagi sarana prasarana yang digunakan untuk mengangkut sampah merupakan  kendaraan dinas milik pemerintah. Ittu sudah salah dan kami pun akan melapor ke aparat hukum," tambahnya.

Hasil investigasi Koran DOR, diketahui antara lain  PPI tidak menggunakan kontrak kerjasama hanya melalui kontak telepon. Beda lagi dengan PT BSI yang menggunakan surat resmi dari perusahaan. Janggalnya lagi justru Kepala Dinas Lingkungan Banyuwangi memberi rekom untuk mengangkut sampah. 

Sementara itu Takim, Kasi Kebersihan yang menangani permasalahan pengelolaan sampah mengelak mengatakan semua itu kan atas perintah dari atasan. "Itu semua sesuai dengan aturan sebab melalui surat resmi dan kami diperintah oleh atasan," tutur dia.

Saat ditanya terkait surat kerjasama dan hal itu bukan suatu ketentuan yang ditetapkan, dia mengatakan "Silakan tanya saja ke atasan saya. Yang pasti,  semua itu adalah atas perintah atasan," ujar dia.

Pada kesempatan terpisah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Khusnul, mengatakan pihaknya sejauh ini hanya melanjutkan kebijakan pimpinan yang lama. "Saya hanya melanjutkan kebiakan pimpinan lama. Terhasuk membayar THL bagi yang bekerja di sana,” ungkapnya. (ris/dod/red/tom)


COMMENTS

ADVERTORIAL,60,Bali,170,Berita Utama,105,Gresik,135,KORIDOR INSPIRASI HOBI,3,Koridor Kuala Kapuas,31,Malang Raya,64,Nasional,106,Olahraga,10,Regional,279,Tajuk,11,Tanah Bumbu,96,Tips,6,Umum,28,
ltr
item
KORANDOR.COM: Dugaan Gratifikasi di DLH Banyuwangi: Berdalih Kebijakan dari Pejabat Lama
Dugaan Gratifikasi di DLH Banyuwangi: Berdalih Kebijakan dari Pejabat Lama
https://1.bp.blogspot.com/-Hd2RETqGnSg/XHKezx-QKsI/AAAAAAAAUEw/UpbEpJs1DPEokJWkfoDzmfJc9KEWnqDiwCLcBGAs/s320/bwi%2Bkantor%2BDLH%2BBanyuwangi.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Hd2RETqGnSg/XHKezx-QKsI/AAAAAAAAUEw/UpbEpJs1DPEokJWkfoDzmfJc9KEWnqDiwCLcBGAs/s72-c/bwi%2Bkantor%2BDLH%2BBanyuwangi.jpg
KORANDOR.COM
http://www.korandor.com/2019/02/dugaan-gratifikasi-di-dlh-banyuwangi.html
http://www.korandor.com/
http://www.korandor.com/
http://www.korandor.com/2019/02/dugaan-gratifikasi-di-dlh-banyuwangi.html
true
3362559209841274946
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy