Putusan MA Tak Kunjung Dieksekusi

BANYUWANGI, Korandor.com – SIKAP Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi Kelas IA yang diduga mengabaikan putusan Mahkamah Agung dan terk...




BANYUWANGI, Korandor.com – SIKAP Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi Kelas IA yang diduga mengabaikan putusan Mahkamah Agung dan terkesan sengaja mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi menjadi sorotan dan perbincangan serius berbagai pihak.

Pasalnya, hingga kini PN Banyuwangi belum juga melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa atas nama penggugat Kholisul Fuad atas lahan berlokasi di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Padahal, obyek sengketa itu sudah berkekuatan hukum tetap (inchra) dan sudah membayar panjar dengan bukti nomor 5/Pdt.Eks/2018/PN.Bwi.

Hingga sekarang eksekusi belum dilaksanakan PN Banyuwangi menyusul terdapat perbedaan nomor persil tanah (objek sengketa). Padahal, objek sengketa tersebut sudah bersertipikat hak milik (SHM).
Menanggapi hal itu, salah seorang praktisi hukum di Banyuwangi berinisial IPK mengatakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap seyogianya harus segera ditindak lanjuti dengan mekanisme eksekusi. Kecuali jika putusan tersebut bersifat non-executable (tidak dapat dijalankan) untuk dilakukan eksekusi.

Menurut dia, putusan yang bersifat non-executable yaitu harta kekayaan tereksekusi tidak ada, putusan bersifat deklaratoir, barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga, eksekusi terhadap penyewa, noneksekutabel, barang yang hendak dieksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga, tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya, perubahan status tanah menjadi milik negara, barang objek eksekusi berada di luar negeri, dua putusan yang saling berbeda, eksekusi terhadap harta kekayaan bersama.

“Seharusnya yang menjadi acuan untuk dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan SHM tersebut. Apabila terjadi kerancuan mengenai nomor persil yang menjadi hambatan pelaksanaan eksekusi, pihak Pengadilan Negeri berwenang minta konfirmasi dari pihak BPN selaku lembaga yang menerbitkan SHM,” kata dia.

IPK menjelaskan, perdebatan masalah kerancuan nomor persil ataupun letak tanah yang menjadi objek sengketa seharusnya terjadi dalam lingkup proses persidangan dengan diadakannya pemeriksaan setempat, bukan malah terjadi pada saat adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, dikemudian hari masyarakat tidak memberikan stigma kepada pengadilan dalam hal pelaksanaan eksekusi yang berlaru-larut.

Oleh karena itu, lanjut IPK, Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non-executable, sebelum seluruh proses atau acara eksekusi dilaksanakan. Penetapan non-executable harus didasarkan berita acara yang dibuat oleh Juru Sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut.

“Untuk menjamin kepastian hukum kepada pihak pemohon eksekusi, seyogyanya pihak Pengadilan Negeri agar lebih pro aktif menyikapi permalahan tersebut, guna terciptanya rasa keadilan terhadap para pihak yang selama ini mencari keadilan melalui wadah peradilan dan lagi pihak Pengadilan lagi mengurus Wilayah Bebas Korupsi ini akan terbengkalai,” tambah dia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi diduga telah mengabaikan putusan dan mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi tanah dan rumah milik Kholisul Fuad yang berada di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat.

Padahal, permohonan penetapan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi sudah diajukan sejak tanggal 14 Desember 2018 lalu. Menurut keterangan Kuasa Hukum Kholisul Fuad, Dudy Sucahyo SH dan Rekan mengatakan apa yang dikatakan Ketua Pengadilan Negeri melalui Humas Heru Setiadi SH  surat kedua itu sangat tidak mendasar.

Surat kedua sudah saya terima dan dalam surat kedua isinya tidak ada dasar hukumnya. Karena isi surat kedua memberitahukan kembali pokok perkara dan tidak melihat hasil putusan dari Mahkamah Agung”, tutur dia.

Ditambahkan, statemen Pengadilan Negeri tidak mendasar sama sekali sebagai hukum tertinggi di Indonesia. “Masak Pengadilan menurunkan Tim untuk mencocokkan tanpa mengajak para pihak. Kami menilai PN Banyuwangi tidak profesional dalam menegakkan hukum," tambah dia. (ris/dod/red/tom)


COMMENTS

ADVERTORIAL,60,Bali,170,Berita Utama,105,Gresik,135,KORIDOR INSPIRASI HOBI,3,Koridor Kuala Kapuas,31,Malang Raya,64,Nasional,106,Olahraga,10,Regional,279,Tajuk,11,Tanah Bumbu,96,Tips,6,Umum,28,
ltr
item
KORANDOR.COM: Putusan MA Tak Kunjung Dieksekusi
Putusan MA Tak Kunjung Dieksekusi
https://2.bp.blogspot.com/-Q-RT4JzxRSo/XIUNVChp4DI/AAAAAAAAURE/5eouzRRvywkrjBzCRCU98AGlz27rmdvswCLcBGAs/s320/bwi%2B%2Bft%2Bbrt%2BPN%2Bklas%2BI%2Bbwi.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Q-RT4JzxRSo/XIUNVChp4DI/AAAAAAAAURE/5eouzRRvywkrjBzCRCU98AGlz27rmdvswCLcBGAs/s72-c/bwi%2B%2Bft%2Bbrt%2BPN%2Bklas%2BI%2Bbwi.jpg
KORANDOR.COM
http://www.korandor.com/2019/03/putusan-ma-tak-kunjung-dieksekusi.html
http://www.korandor.com/
http://www.korandor.com/
http://www.korandor.com/2019/03/putusan-ma-tak-kunjung-dieksekusi.html
true
3362559209841274946
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy