TAJUK 719 (a)

Pemindahan Ibukota Negara RI Masih Wacana atau Keputusan? BANJIR dan kemacetan lalulintas, kembali menjadi “hantu” di Jakarta, ibu...


Pemindahan Ibukota Negara RI
Masih Wacana atau Keputusan?


BANJIR dan kemacetan lalulintas, kembali menjadi “hantu” di Jakarta, ibukota negara Republik Indonesia (RI). Gara-gara “banjir kiriman” dari Bogor yang kembali menenggelamkan sebagian Kota Jakarta, akhir April 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memindahkan Ibukota negara ke luar pulau Jawa.

Kata-kata “memutuskan” yang disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibukota Negara RI, di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019) itu, layak dipertanyakan. Apalagi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, mengakui, memang Jokowi berencana memindahkan Ibukota ke luar Jawa.

Pemberitaan tentang rapat terbatas itu, menimbulkan berbagai pertanyaan dan reaksi di masyarakat. Apakah ini betul-betul keputusan, atau “tetap wacana” seperti sebelumnya. Sebab, wacana tentang pemindahan ibukota negara RI dari Jakarta itu, sudah ada sejak zaman Presiden Sukarno. Kemudian, timbul tenggelam dan kembali menjadi wacana setiap terjadi banjir besar dan kemacetan lalulintas berkepanjangan di Jakarta.

Memang pada rapat itu Jokowi memutuskan, pindah. Ada tiga alternatif pemindahan Ibukota. Tetapi yang dipilih Jokowi, pindah ke luar Jawa. Keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris.

Tidak jadi masalah, pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke luar Jawa. Tetapi, apakah demikian mudahnya “keputusan” memindahkan ibukota negara? Mungkin, pengertian keputusan itu, masih “keinginan” Jokowi. Kalau Keputusan Presiden (Keppres), tentu tidak segampang mengucapkan. Banyak yang harus dipertimbangkan sebagai persyaratan.

Kalau memang ada rencana pemindahan ibukota negara, Presiden menugaskan Bappenas dan lembaga-lembaga penelitian untuk melakukan survei atau sigi lapangan. Nah, kalau sudah diperoleh hasil dari penelitian di berbagai tempat dengan argumentasinya, barulah “keputusan Jokowi yang berupa wacana” itu dikaji ulang.

Proses dan kajiannya, harus ilmiah, diseminarkan dan dimintakan berbagai pendapat sebagai masukan. Dari sini, dilakukan kajian hukum, penganggarannya, serta dampak positif dan negatif, serta kelayakannya. Semua pihak yang terkait diikutsertakan. Bukan hanya pihak pemerintah, tetapi juga parlemen (DPR dan MPR). Jadi, proses pemindahan ibukota negara itu dasar hukumnya jelas. Dari kajian terhadap RUU (Rancangan Undang-Undang) sampai mewujudkan UU, maupun (mungkin) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).

Memang, masalah pemindahan ibukota, di negara kita ini sudah biasa. Pemindahan ibukota provinsi dan kabupaten, selama ini didasari pada Keppres. Tetapi, apakah untuk pemindahan ibukota negara juga cukup dengan Keppres?  

Kecuali dalam keadaan “darurat”, ibukota negara Republik Indonesia pernah pindah. Awal tahun 1946, situasi keamanan di Jakarta sebagai ibukota negara RI sangat terganggu. Pasukan Sekutu yang diboncengi Belanda membuat suasana di Jakarta tidak aman. Dengan dalih melucuti tentara Jepang, situasi negara kita Indonesia yang sudah Merdeka 17 Agustus 1945, terancam. Beberapa pejabat negara yang didampingi para pejuang sering konflik dengan pihak Sekutu dan pasukan Belanda yang membonceng.

Akhirnya, secara rahasia tengah malam 3 Januari 1946, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, beserta para menteri berangkat dengan kereta api ke Jogjakarta. Sejak tanggal 4 Januari 1946, segala kegiatan Pemerintah Pusat dialihkan atau “pindah” ke Jogjakarta. Maka, disebutlah Ibukota negara RI, pindah ke Jogjakarta.

Situasi di Jogjakartapun kemudian tidak kondusif. Belanda melakukan Agresi Militer I. Jogjakarta diserang, Presiden dan Wakil Presiden, Sukarno-Hatta bersama beberapa menteri kabinet ditawan Balanda dan diasingkan ke luar Jawa. Pada Agresi Militer II ini, Jogja sebagai ibukota negara, direbut dan dikuasai Belanda.

Dalam keadaan Pemerintahan RI yang kosong itu, sertamerta, Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi, Sumatera, mendapat kuasa tertanggal 19 Desember 1948 untuk mendirikan Pemerintahan Darurat.

Sjafruddin Prawiranegara, tanggal 22 Desember 1948, mengumumkan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Artinya, terhitung sejak tanggal 19 Desember 1948, ibukota Negara RI, pindah ke Kota Bukittinggi, yang saat itu menjadi Ibukota Provinsi Sumatera (waktu itu seluruh Pulau Sumatera menjadi satu provinsi)  -- Memang , Kota Bukittinggi ini, kemudian menjadi Ibukota Provinsi Sumatera Tengah (meliputi  Sumatera Barat, Riau dan Jambi) dan setelah menjadi Provinsi Sumatera Barat, ibukota Provinsi dipindah dari Bukittinggi ke Kota Padang.  

Cukup lama Bukittinggi menjadi ibukota PDRI, yaitu dari tanggal 19 Desember 1948 sampai 14 Juli 1949, setelah Perjanjian Roem-Royen antara Pemerintah RI dengan Belanda tanggal 13 Juli 1949  yang membebaskan Sukarno-Hatta dan beberapa menteri cabinet dari tawanan Belanda. Dan pada tanggal 14 Juli 1949, ibukota Negara RI, kembali ke Jakarta.

Kalau kita kembali melihat dasar hukum pemindahan ibukota negara, selain berdasarkan UUD (Undang-Undang Dasar) Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), tentu selayaknya dijabarkan dengan Undang-undang, serta Keppres.

Nah, dari Jakarta ke manakah Ibukota Negara RI akan dipindahkan? Ke luar Jawa, di mana?  Benarkah ke Palangkaraya di Kalimantan Tengah.  Ah, mungkin ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi atau ke Bali, Nusatenggara, Maluku, serta Papua.

Ah, ini kelihatannya belum keputusan. Tetapi, masih tetap wacana dan wacana, terkait dampak “banjir kiriman” dari Bogor  yang menenggelamkan Jakarta, diembel-embeli  kemacetan lalulintas. (yousri)

























Para pemimpin Republik pun ditangkap, termasuk Sukarno, Mohammad Hatta, Soetan Sjahrir, dan lainnya, lalu diasingkan ke luar Jawa. [6] Dengan demikian, hanya berselang dua hari setelah kejatuhan Yogyakarta, dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukittinggi, Sumatera Barat. Inilah perpindahan kedua, adapun alasan perpindahan Ibu Kota dari Yogyakarta ke Bukittinggi ini adalah dikarenakan pemerintahan berada pada kondisi darurat.





Sejarah Perpindahan Ibu Kota Republik Indonesia
Sepanjang sejarah negara perjuangan negara ini, Indonesia setidaknya mengalami dua kali perpindahan Ibu Kota. Pertama adalah perpindahan dari Jakarta ke Yogjakarta ketika terjadi Agresi Militer I Belanda, dan kedua adalah perpindahan dari Yogyakarta ke Bukittinggi untuk mencegah kekosongan kekuasaan setelah Agresi Militer II dari Belanda.

Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta hanya berselang lima bulan setelah deklarasi kemerdekaan. Pemindahan Ibu Kota dilakukan karena Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu dan Jakarta berhasil diduduki pada 29 September 1945. [3] Kemudian pada tanggal 2 Januari 1946 Sultan HB IX mengirimkan kurir ke Jakarta dan menyarankan agar ibukota NKRI dipindah ke Yogyakarta. Tawaran Sultan diterima dengan oleh Soekarno, sehingga  tanggal 4 Januari ibukota NKRI resmi pindah ke Yogyakarta. [4] Inilah perpindahan pertama, yaitu pada 4 Januari 1946. Adapun alasannya, setelah jatuhnya Jakarta ke tangan Belanda dan Sekutu, maka Yogyakarta dinilai sebagai wilayah yang paling siap dari sisi ekonomi, politik dan keamanan pada waktu itu. 

Setelah Ibu Kota Negara Indonesia pindah ke Yogyakarta, kerajaan Belanda melancarkan agresi militer II pada 19 Desember 1948. Sederhananya, setelah kembali menginjakan kaki di nusantara, khususnya di Jakarta melalui Agresi Militer I dengan membonceng Sekutu, Kerajaan Belanda ingin kembali berkuasa. Maka dibuatlah Agresi Militer II, hal ini bertujuan untuk menumpas pemerintahan negara Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Mengembalikan kendali kekuasaan kolonial Kerajaan Belanda di nusantara. Agresi Militer II ini mengakibatkan jatuhnya Yogyakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia ke tangan Belanda, dan pemimpin Republik Indonesia tertinggi, yaitu Soekarno-Hatta ditangkap dan kemudian diasingkan ke luar jawa.

Namun sebelum diasingkan Presiden Sokarno memberikan surat kuasa kepada Safrudin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat.i. (ke hal 2)

Tanggal 22 Desember 1948, Syafruddin mengumumkan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera Barat. PDRI dibentuk karena Belanda menduduki Ibu Kota RI saat itu, Yogyakarta. Para pemimpin Republik pun ditangkap, termasuk Sukarno, Mohammad Hatta, Soetan Sjahrir, dan lainnya, lalu diasingkan ke luar Jawa. [6] Dengan demikian, hanya berselang dua hari setelah kejatuhan Yogyakarta, dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukittinggi, Sumatera Barat. Inilah perpindahan kedua, adapun alasan perpindahan Ibu Kota dari Yogyakarta ke Bukittinggi ini adalah dikarenakan pemerintahan berada pada kondisi darurat.

Dasar Hukum Perpindahan Ibu Kota Republik Indonesia
Dari latar sejarah dapat kita pahami bahwa perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Yogyakarta, dan dari Yogyakarta ke Bukittinggi, kedua-duanya disebabkan oleh faktor utama yaitu keadaan darurat. Jatuhnya wilayah Jakarta dan Yogyakarta ke tangan Sekutu dan Belanda pada waktu itu menjadi alasan utama dipindahkannya Ibu Kota Negara.

Dalam keadaan darurat seperti telah dijelaskan di atas, aspek hukum terkait perpindahan Ibu Kota Negara, terutama berdasarkan hukum positif pada waktu itu tidaklah mengemuka. Meskipun demikian, adalah tidak tepat pula jika mengatakan pada waktu itu tidak ada dasar hukumnya. Menurut hemat penulis, hal ini bisa dikembalikan dasar hukumnya kepada Undang-undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan berlaku pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Setidaknya terdapat satu pasal di dalam Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang relevan pada waktu itu, pertama adalah Pasal 4 ayat (1). Adapun bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".

Juga relevan adalah Pasal 12 Undang-undang Dasar 1945, perihal Presiden menyatakan keadaan bahaya. Akan tetapi, dalam kondisi darurat seperti itu, Presiden berperan dominan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Maka secara hukum Presiden menjadi berwenang untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari satu daerah Indonesia ke daerah lainnya. Mungkin harus dikaji kembali sumber-sumber sejarah terkait sisi hukum administrasi pemerintahannya sebagai instrumen hukum turunan dari Undang-undang Dasar. Sehingga belum telihat ketika Presiden Soekarno memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta pada waktu itu dengan menerbitkan instrumen hukum apa? Dan alih tangan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Syafruddin Prawiranegara yang mengumumkan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi memakai instrumen hukum apa? Namun demikian, kita tentunya tidak dapat selalu berpikir positivistik an sich, karena pemerintahan negara pada waktu itu sangatlah tidak ideal.

Beda dulu dengan sekarang. Sebagaimana diterangkan di awal, alasan pemindahan Ibu Kota Negara saat ini adalah terutama dikarenakan faktor ekonomi, yaitu melakukan pemerataan pertumbuhan. Saat ini tidak ada alasan negara dalam keadaan darurat sebagaimana alasan pemindahan Ibu Kota sebelumnya pada awal perjuangan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan instrumen hukumnya?

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, sampai dengan amandemen ke-4, tidak diatur mengenai ketentuan Ibu Kota Negara Indonesia harus di wilayah tertentu, namun yang pasti masih di dalam wilayah Republik Indonesia (vide Pasal 25 A Undang-undang Dasar 1945). Siapa yang dapat mengambil kebijakan atas pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia? Jawabannya adalah Presiden, dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana dikutip di atas. Apa bentuk instrumen hukum turunan dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 untuk melandasi kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia? Jawabannya menurut hemat penulis adalah cukup dengan diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres). Entah jika kemudian Presiden mempunyai pertimbangan lain, misalnya dengan mengusulkan Undang-undang ke DPR. (Kompasiana -- Bung Mahmud)



Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa. Keputusan ini diambil Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019). Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota sebagai hal wajar. Beberapa negara juga telah memindahkan pusat pemerintahannya seperti Malaysia, Australia, Brasil dan Korea Selatan. Jokowi berpesan pemindahan ibu kota ini harus direncanakan sematang mungkin. "Baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya dan juga soal pembiayaannya," kata Jokowi seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI. Menurut Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, awalnya ada tiga alternatif terkait pemindahan ibu kota yang ditawarkan kepada Jokowi. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta tetapi seluruh kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga berada di sekitaran Monumen Nasional (Monas). Kedua, pusat pemerintahan dipindah ke luar Jakarta dengan radius 50-70 kilometer dari Jakarta. Alternatif Ketiga adalah memindahkan ibu kota pemerintahan di luar Pulau Jawa. Bambang mengatakan, Jokowi memutuskan memilih alternatif ketiga yakni memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa dalam rapat tersebut.   "Tentunya akan dilanjutkan Ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri." Namun, pemindahan ini tak bisa ujug-ujug dilakukan, sebab, ada aspek hukum yang jadi landasan penetapan satu kota sebagai Ibu Kota Negara.


Ketua Pusat Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia (PDF). Pasal itu berbunyi: "Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dengan begitu, kata Feri, pemerintah wajib merevisi UU tersebut. "Untuk menyatakan bahwa program pemindahan ibu kota bisa saja, tapi untuk menyatakan perpindahan ibu kota, kan, harus pakai undang-undang," kata Fery kepada reporter Tirto, Selasa (30/4/2019). Alternatif lain yang bisa dilakukan Jokowi, kata Feri, adalah menyiapkan infrastruktur di wilayah yang akan dijadikan ibu kota lewat Keppres (Keputusan Presiden). Setelah wilayah tersebut siap, ibu kota bisa dipindahkan usai UU Nomor 29/2017 direvisi dan disahkan. Feri memandang pemindahan ibu kota sebagai hal positif. "Secara ketatanegaraan tidak ada masalah, bahkan banyak negara memindahkan ibu kota dengan berbagai pertimbangan." Meski begitu, Feri memandang, pemerintah perlu mempersiapkan rencana ini secara matang sebelum pemindahan dilakukan. Salah satunya, pemerintah perlu memastikan permasalahan lahan bisa ditangani sebelum pemindahan sehingga tidak terjadi lonjakan harga tanah. Baca juga: Alasan Pemerintah Pindahkan Ibu Kota Negara Bisa Terhambat Secara Politik Sementara itu, Pengamat politik dari Puskapol Universitas Indonesia Aditya Perdana memandang pemindahan ibu kota tak akan berhasil jika tanpa dukungan parlemen. Namun, menurutnya hal itu sudah diperhitungkan oleh Jokowi. Aditya menuturkan, Jokowi telah memperhitungkan komposisi parlemen berdasarkan hasil hitung cepat Pemilihan Legislatif 2019. Partai pendukung pemerintah diprediksi mengantongi 60 persen kursi parlemen. Meski begitu, lanjut dia, potensi penolakan tetap ada terutama terkait anggaran. Ini karena pemindahan ibu kota butuh dana cukup besar.  "Yang berat menurut saya uangnya," kata Aditya kepada reporter Tirto, Selasa (30/4/2019). Dalam kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan pemindahan ibu kota juga bisa gagal jika dianulir pemerintahan yang memenangkan Pemilu 2024. Pasalnya, kata dia, pembangunan ibu kota baru bisa menghabiskan waktu lebih dari lima tahun dan akhirnya cuma kembali jadi wacana. "Khawatirnya di 2024, presidennya tidak sejalan dengan visi pemindahan ibu kota ini, bahkan menolak," kata Adi


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bakal berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas payung hukum wacana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa. Meski sudah direncanakan pertemuan, namun Jokowi belum memastikan kapan komunikasi bakal dilangsungkan.

"Nanti semua, baik kajian hukum, sosial, politik, semuanya kalau sudah matang, nanti diputuskan. Nanti kami akan konsultasikan ke DPR," ujar Jokowi usai melakukan kunjungan ke Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4).

Selain berkomunikasi dengan DPR, Jokowi menyebut berbagai kajian mengenai perencanaan hingga payung hukum pemindahan ibu kota juga akan didiskusikan dengan para tokoh. Tujuannya, kata dia, agar pemerintah mendapat banyak sudut pandang penting dalam memindahkan ibu kota.


"Nanti kami juga ke tokoh formal, informal, tokoh politik, tokoh masyarakat, karena ini menyangkut visi ke depan kami dalam membangun sebuah ibu kota pemerintahan yang memang representatif," jelasnya.

Sebelumnya, mantan gubernur DKI Jakarta itu sudah mantap memutuskan pilihan untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Alasan utamanya karena kepadatan populasi di Pulau Jawa sudah terlalu.


Berdasarkan data yang dipegangnya, jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 57 persen dari total populasi di Indonesia. Lalu, jumlah penduduk di Pulau Sumatra mencapai 21 persen. Sementara jumlah penduduk di Pulau Kalimantan hanya sekitar 6 persen, Pulau Sulawesi 7 persen, dan Papua serta Maluku 3 persen.

Selain tingkat kepadatan, Jokowi mengaku ingin memindahkan ibu kota negara karena permasalahan di DKI Jakarta kian meningkat dari hari ke hari. Jokowi menyoroti banjir dan kemacetan. Bahkan, keduanya kerap memberikan kerugian kepada kota metropolitan itu.

Data pemerintah menyatakan kerugian akibat macet mencapai Rp65 triliun per tahun pada 2013. Lalu, 50 persen wilayah Jakarta sudah masuk kategori rawan banjir, penurunan permukaan air laut sekitar 7,5 sentimeter per tahun, hingga 96 persen air sungai di Jakarta tercemar berat.

Lihat juga: Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Butuh Revisi UU dan Restu DPR


Tidak hanya kompilasi beban DKI Jakarta dan Pulau Jawa, para kota-kota penyangga ibu kota saat ini pun kerap 'kecipratan' beban. Pemerintah melihat sudah saatnya ibu kota alias pusat pemerintahan ada di luar Pulau Jawa.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Soemantri Brodjonegoro mengatakan rencana pemindahan ibu kota memang tak mudah. Menurutnya, pemindahan juga memerlukan perubahan undang-undang.

Posisi Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini memang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta.

"Pemindahan ibu kota memang harus ada ada upaya politiknya berupa perubahan uu, dan tidak mungkin pemerintah tidak konsultasi dengan DPR," katanya di Jakarta, Selasa (30/4).



COMMENTS

ADVERTORIAL,80,Bali,212,Berita Utama,144,Gresik,180,KORIDOR INSPIRASI HOBI,3,Koridor Kuala Kapuas,31,Malang Raya,78,Nasional,152,Olahraga,10,Regional,344,Tajuk,17,Tanah Bumbu,132,Tips,6,Umum,28,
ltr
item
KORANDOR.COM: TAJUK 719 (a)
TAJUK 719 (a)
KORANDOR.COM
http://www.korandor.com/2019/05/tajuk-719-a.html
http://www.korandor.com/
http://www.korandor.com/
http://www.korandor.com/2019/05/tajuk-719-a.html
true
3362559209841274946
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy